Pemerintah
Malaysia sempat menyatakan tidak yakin dengan keberanian pemerintah
Indonesia untuk menenggelamkan kapal asing yang beroperasi ilegal di
perairan Indonesia. Ketidakyakinan itu bakal segera terjawab.
Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk menenggelamkan tiga kapal asing yang mencuri ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun mengaku makin bersemangat mengeksekusi instruksi presiden. Susi mengaku sudah mendapat instruksi dari Presiden Joko widodo untuk menenggelamkan kapal asing ilegal yang masih beredar di laut Indonesia. Kebijakan itu akan dilakukan mulai pekan depan.
"Yes (ditenggelamkan). Mungkin tanggal 14 atau 15 Desember," ujar Susi di Hotel
Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (4/12).
Ketegasan pemerintah Indonesia mengundang reaksi negara lain. 5 reaksi dari negara tetangga atas kebijakan ini. Berikut paparannya.
Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk menenggelamkan tiga kapal asing yang mencuri ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun mengaku makin bersemangat mengeksekusi instruksi presiden. Susi mengaku sudah mendapat instruksi dari Presiden Joko widodo untuk menenggelamkan kapal asing ilegal yang masih beredar di laut Indonesia. Kebijakan itu akan dilakukan mulai pekan depan.
"Yes (ditenggelamkan). Mungkin tanggal 14 atau 15 Desember," ujar Susi di Hotel
Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (4/12).Ketegasan pemerintah Indonesia mengundang reaksi negara lain. 5 reaksi dari negara tetangga atas kebijakan ini. Berikut paparannya.
1. Takut masuk Indonesia
Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dubes asing yang
ada di Indonesia telah melakukan sosialisasi tentang regulasi kelautan
Indonesia di negara masing-masing.
Menurut Susi, mereka mulai takut masuk ke wilayah Indonesia. "Mereka sendiri bikin pengumuman untuk tidak masuk (wilayah laut) Indonesia lagi. Sudah bahaya, karena Indonesia akan tegas," tandasnya.
Menurut Susi, mereka mulai takut masuk ke wilayah Indonesia. "Mereka sendiri bikin pengumuman untuk tidak masuk (wilayah laut) Indonesia lagi. Sudah bahaya, karena Indonesia akan tegas," tandasnya.
2. Kapal asing mulai tinggalkan Indonesia
Penghentian
sementara izin kapal asing sudah diberlakukan Menteri Kelautan dan
Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi menyebut, ada sekitar 5.400 kapal asing
bodong yang berkeliaran di laut Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 kapal asing mulai meninggalkan wilayah perairan RI.
"Setelah moratorium, sudah 3.000 kapal eks asing yang meninggalkan wilayah perairan Indonesia," ujar Menteri Susi di Hotel Intercontinental, Jakarta
Dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 kapal asing mulai meninggalkan wilayah perairan RI.
"Setelah moratorium, sudah 3.000 kapal eks asing yang meninggalkan wilayah perairan Indonesia," ujar Menteri Susi di Hotel Intercontinental, Jakarta
3. Setuju regulasi kelautan Indonesia
Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku sudah berkomunikasi
dengan sejumlah duta besar negara sahabat terkait kebijakan
menenggelamkan kapal asing yang bakal mulai dilakukan terhitung sejak 14
desember 2014.
Di hadapan para dubes, Susi berulang kali sikap pemerintah terhadap kapal asing yang kedapatan mencuri ikan maupun hasil laut di perairan Indonesia. Dia mengklaim mendapat reaksi positif dari para dubes.
"Mereka respek kita punya keinginan tata laut dengan manajemen yang benar. Mereka setuju," tegas Susi.
Di hadapan para dubes, Susi berulang kali sikap pemerintah terhadap kapal asing yang kedapatan mencuri ikan maupun hasil laut di perairan Indonesia. Dia mengklaim mendapat reaksi positif dari para dubes.
"Mereka respek kita punya keinginan tata laut dengan manajemen yang benar. Mereka setuju," tegas Susi.
Dalam tajuk yang dipakai beberapa hari lalu, media massa Malaysia cukup aktif mengkritik Presiden Joko Widodo akibat sikapnya yang keras terhadap isu batas wilayah laut dan pencurian ikan. Situs berita Utusan Malaysia, misalnya, mengangkat judul "Maaf Cakap, Inilah Jokowi".4. Sebut Jokowi angkuh
Dalam tulisan itu, Jokowi dianggap meneruskan pendekatan konfrontasi dengan Malaysia, terminologi provokatif yang dulu kerap dipakai Presiden RI ke-1 Soekarno era 1960-an.
Kebijakan Jokowi yang meminta TNI AL menenggelamkan kapal nelayan asing ilegal, termasuk dari Malaysia, dinilai memperburuk hubungan dua negara serumpun ini.
"Arahan itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam menguruskan isu antara negara," tulis Ku Seman Ku Hussain seperti dimuat Utusan Malaysia
5. Cari wilayah lain
Pemerintah
Taiwan ingin bernegosiasi dengan Indonesia mengenai kerja sama di
bidang perikanan. Dilansir dari surat kabar China Post, Direktur Deputi
Perikanan Taiwan Tsay Tzu mengatakan pihaknya akan mendiskusikan soal
kebijakan kapal asing dengan lembaga perikanan Taiwan. Lobi dengan
Indonesia akan dilakukan sesegera mungkin.
Perairan Indonesia sendiri merupakan rute migrasi ikan tuna. Tsay Tzu juga menambahkan apabila kapal Taiwan dilarang beroperasi di wilayah tersebut, mereka akan pindah ke wilayah lain untuk mencari ikan.
Perairan Indonesia sendiri merupakan rute migrasi ikan tuna. Tsay Tzu juga menambahkan apabila kapal Taiwan dilarang beroperasi di wilayah tersebut, mereka akan pindah ke wilayah lain untuk mencari ikan.
